subscribe: Posts | Comments

PERTEMUAN SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANGAN KARANTINA KESEHATAN DAN KESEHATAN PELABUHAN

0 comments

Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan adalah Cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit yang dapat meresahkan kesehatan dunia. Dalam menjalankan tupoksinya, Kantor Kesehatan Pelabuhan harus mendapatkan dukungan terutama dukungan administrative seperti peraturan maupun perundang-undangan yang mendukung bagi Kantor Kesehatan pelabuhan dalam menjalankan Tupoksinya.

Subdit Simkarkesma merupakan salah satu Sub Direktorat yang berada di bawah Direktorat Jenderal PP dan PL Kemenkes RI pada tanggal 17 – 20 Februari 2011 telah mengadakan Pertemuan Sosialisasi Peraturan Perundangan Karantina Kesehatan dan Kesehatan Pelabuhan di Makassar bertempat di Hotel Santika Makassar, Jl. Sultan Hasanudin No.40 – Makassar Sulawesi Selatan.

Adapun peserta dalam pertemuan ini adalah seluruh Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan dan Kabid/Kasie Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi Seindonesia dan beberapa orang staf PKSE Kantor Kesehatan Pelabuhan.

Pertemuan Sosialisasi ini dibuka oleh Direktur Surveilans, Imunisasi Karantina dan Kesehatan Matra Kemenkes RI dengan sebelumnya memberikan arahan untuk jalannya pertemuan sosialisasi ini.

Pertemuan menghadirkan narasumber di antaranya Dirjen PP & PL Kemenkes RI, Direktur Simkarkesma Kemenkes RI, Kepala Subdit Karantina Kesehatan dan Kesehatan Pelabuhan Kemenkes RI, Kepala Biro Kepegawaian Kemenkes RI, Konsultan dari WHO, HOH Kemenkes RI dan Kasi Standarisasi Subdit Karantina Kesehatan dan Kesehatan Pelabuhan.

Beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan ini diantaranya mengenai Induk dari Perundang-undangan di KKP adalah Undang Undang Kesehatan no 36 tahun 2008, dalam rangka menjalankan tugasnya di KKP akan di susun Rancangan Undang-undang Karantina Kesehatan yang masih memerlukan tambahan dan masukan untuk kesempurnaannya sehingga dapat digunakan sebagai payung hukum pelaksanaan Kekarantinaan di Kantor Kesehatan Pelabuhan.

Pada tahun 2010 telah diterbitkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 612 Menkes.SK/V/2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Karantina Kesehatan Pada Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang meresahkan dunia.

Hal lain yang dibicarakan adalah mengenai aturan pakaian Dinas PNS di KKP merupakan keputusan Menteri Kesehatan Ri yang harus dipatuhi  dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan, adapun pakaian dinas dipakai pada saat menjalankan Tugas Pokok dab Fungsi KKP dan akan dibuatkan Surat Edaran Dirjen PP & PL Kemenkes RI mengenai petunjuk tekhnis dan pelaksanaannya. Selain itu diharapkan seluruh Kantor Kesehatan Pelabuhan harus menjalankan Self Assesment IHR 2005 dengan baik dan benar. Dengan segala keterbatasan yang ada saat ini bagaimana cara membuat terobosan-terobosan di bidang kesehatan agar tahun 2011 lebih baik dari tahun 2010. Selain itu diperlukannya peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan stake holder terkait di Pelabuhan maupun bandara dan di luar pelabuhan (Rumah Sakit, Puskesmas, Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten & Dinas Kesehatan Propinsi.

Telah di lihat sebanyak : 3077

Leave a Reply

*
= 4 + 8